Desak Evaluasi Data Warga Miskin

Kamis, 04 Juli 2013 – 07:40 WIB

BPS Kota Bogor malah mengklaim bahwa sengkarut pembagian BLSM termin pertama ini adalah kesalahan dari TNP2K. “TNP2K memverifikasi dan menseleksi data sensus warga miskin kami pada 2011 lalu. Nah, setelah 2011, BPS tidak melakukan sensus lagi. Data PPLS 2011 lah yang dijadikan acuan pembagian BLSM,” kilah Kepala BPS Kota Bogor, Ahmad Fauzi, kemarin.

Fauzi membeberkan, berdasarkan sensus 2011, BPS merekap ada 64.991 Kepala Keluarga (KK) Miskin di Kota Bogor. “Nah, jumlah ini oleh TNP2K diseleksi lagi. Hasilnya, ada 39.002 KK yang berhak menerima BLSM,” bebernya.

Soal BLSM, kata Fauzi, BPS tidak ikut campur dan tidak pernah dilibatkan. “Banyak warga mengadu ke kami. Padahal, kami tidak terlibat. Itu wewenang TNP2K dan Kemensos,” timpalnya.

Soal sensus ulang, Fauzi mengatakan, tahun ini BPS tidak mempunyai agenda sensus warga miskin. “Kami melakukan sensus setiap tiga tahun sekali. Tahun depan, kemungkinan baru lakukan sensus,” kata dia.

BOGOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor jadi bulan-bulanan terkait carut-marut pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• …
• 6
• Next