Desak MK Buat Terobosan untuk Kasus Pilkada Sumba Barat Daya

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III, Syarifuddin Sudding meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera mengeluarkan fatwa yang isinya memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak melantik bupati hasil Pilkada Sumba Barat Daya (SBD). Menurutnya, fatwa MK itu penting untuk dikeluarkan karena sudah ada putusan pidana yang membuktikan adanya penggelembungan suara oleh KPUD SBD.

"Fatwa didasarkan atas putusan Pengadilan Negeri setempat bahwa ada kelalaian yang ditemukan. MK harus mengakui bahwa pembuktian hukum yang dilakukannya tidak maksimal," kata Sudding dalam diskusi "Menggugat Konstitusionalitas Putusan MK Yang Bersifat Final Dan Mengikat Dalam Sengketa Pilkada” di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (21/11).

Selain Sudding, dalam diskusi tersebut hadir mantan Hakim Konstitusi, Prof HAS Natabaya dan praktisi hukum Petrus Selestinus. Sudding menambahkan, banyak putusan MK terkait sengketa pilkada yang bermasalah. Kasus Pilkada SBD adalah contoh nyata bahwa MK mengeluarkan keputusan yang tidak matang dan membuat konflik horizontal yang berkepanjangan.

Dalam situasi demikian, kata dia, MK perlu mengeluarkan terobosan hukum, salah satunya mengeluarkan fatwa kepada Mendagri untuk tidak melantik bupati terpilih Pilkada SBD karena sudah ada putusa pidana. “Putusan pidana itulah yang menjadi dasar hukum MK untuk mengeluarkan fatwa agar putusan yang sudah diambil oleh MK tidak bisa dieksekusi oleh Mendagri,” katanya.

Sementara HAS Natabaya mengatakan, selama ini belum ada preseden MK mengeluarkan fatwa terkait kasus sengketa pilkada. Kalau pun MK mau mengeluarkan fatwa, kata dia, MK itu harus memastikan kapan fatwa itu dikeluarkan agar tidak semua orang akan dengan mudah meminta fatwa.

"Dalam arti MK harus keluarkan dalam batasan apa fatwa itu dikeluarkan atau persoalan apa yang bisa difatwakan. Kalau tidak ya, sedikit-sedikit orang minta fatwa dan lembaga MK jadi sangat tidak berwibawa," katanya.

Petrus Selestinus juga sepakat tentang perlunya MK  membuat terobosanhukum. "Undang-undang memberikan kewenangan kepada MK untuk membuat aturan ketika terjadi kebuntuan. Dalam konteks kewenangan yang diberikan UU itu, MK harus mengeluarkan peraturan atau terobosan, seperti fatwa," katanya.

Kasus Pilkada Sumba Barat Daya bermula ketika KPU setempat menetapkan pasangan Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha sebagai pemenang. Namun, pasangan  Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto yang tak terima dengan putusan KPU itu mengajukan gugatan ke MK. Selain itu, Kornelius juga melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan KPU Sumba Barat Daya dan sejumlah PPK karena merasa perolehan suaranya berkurang, sementara suara untuk Markus-Ndara justru bertambah.