Desentralisasi Pendidikan Abaikan Keragaman

Senin, 05 Desember 2011 – 18:33 WIB

Rekomendasi lainnya, perlu adanya revisi dan sinkronisasi atas peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan desentralisasi pendidikan. Dengan demikian, ada kejelasan dalam hal pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

 

Selain itu, urusan pendidikan yang strategis seperti  kurikulum, sistem pendidikan nasional dan tenaga kependidikan sudah saatnya diatur secara nasional. “Dalam hal ini DPR sudah memahami dan sepakat dengan keputusan pemerintah,” tegasnya. (cha/jpnn)

JAKARTA  - Desentralisasi pendidikan yang dilaksanakan selama ini dianggap tidak tepat. Kepala Balitbang Kemdikbud, Chairil Anwar Notodiputro

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News