Dewan Awasi PNS Berpolitik

Jumat, 13 Agustus 2010 – 03:30 WIB

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar, Babai Suhaimi menambahkan tindakan dua pejabat daerah itu sudah masuk kategori politik praktis. Apalagi dilakukan secara terbuka dan sistematis menjelang Pemilukada Depok. Dengan memanfaatkan fasilitas jabatan masing-masing. Babai mensinyalir tindakan itu sudah direncanakan.

Dengan menyebarkan formulir pendataan PSN dan penyebaran stiker Pemadam Kebakaran. ”Jika tanpa gambar tetap saja pesan itu bisa sampai. Saya heran kenapa harus ada gambar incumben pada formulir dan stiker itu,” terangnya heran.

Sebelumnya , Camat Cimanggis, Agus Gunanto mengaku tindakannya tak bisa ditafsirkan sebagai dukungan politik. Gambar yang tertera pada kartu kendali PSN wajar dan tidak ada pelanggaran seperti yang dituduhkan. Apalagi, menurut dia pemasangan gambar itu cukup tepat lantaran program PSN merupakan bagian dari agenda pemerintah daerah. ”Tidak benar kalau dibilang kampanye. Ini program pemerintah,” kelitnya.

 

Sedangkan, Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran, Panwaslukada Depok,

DEPOK-Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto meminta kasus dugaan pejabat Kota Depok yang juga PNS tapi terlibat politik praktis segera diselidiki tuntas.

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next