DGBI Ditunda, Preseden Buruk

Kamis, 06 Mei 2010 – 17:08 WIB

JAKARTA - Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Aris Yunanto dan Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono kuatir terhadap sikap Komisi XI DPR yang secara sengaja menunda hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap tiga kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (DGBI) masing-masing Krisna Wijaya, Perry Wardijo dan Halim Alamsyah, Rabu (5/5) malam.

"Penundaan pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan itu berpotensi jadi preseden buruk bagi DPR dan juga bagi birokrasi politik di tanah air. Sesuai dengan jadwal seharusnya penetapan bisa segera dilakukan malan itu juga biar masyarakat tahu dan pihak terpilih segera melaksanakan tugas," kata Aris Yunanto menanggapi prilaku Komisi XI DPR, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/5).

Yang dicemaskan Aris, penundaan ini akan membuka celah munculnya kembali politik uang. "Padahal sebelumnya mereka (Komisi XI DPR) sudah berjanji untuk tidak lagi menerapkan pola lama yaitu politik transaksional yang berujung pada politik uang."

Dia jelaskan, pemilihan Deputi Gubernur BI sebenarnya masalah tehnis operasional, tetapi oleh DPR dibawa ke ranah politik, terbukti hasil fit and proper test tidak segera diumumkan. “DPR telah ikut menciptakan sistem yang tidak kondusif bagi perekonomian negara, karena soal tehnis ini saja diombang-ambing,” kata Aris.