Dialog Kebangsaan, Bamsoet Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Nelayan

jpnn.com, SIDOARJO - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang menyiapkan tambahan anggaran mencapai Rp 1,2 triliun untuk bantuan tunai sebesar Rp 600.000 per bulan kepada para nelayan terdampak pandemi Covid-19.

Bantuan yang diberikan sejak Juni hingga Desember 2020, melengkapi berbagai bantuan lain yang sudah ada di program Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Sosial.

Bamsoet -panggilan ketua MPR, mengatakan pandemi Covid-19 membatasi berbagai aktivitas perekonomian yang berdampak pada terhambatnya supply dan demand. Termasuk di sektor perikanan. Nelayan tak bisa melakukan banyak penangkapan ikan, produksi Ikan yang dibudidayakan petani tambak juga tak bisa dipasarkan, karena permintaan masyarakat menurun akibat restoran maupun usaha kuliner belum beraktifitas normal.

"Efeknya, pendapatan nelayan dan petani tambak merosot. Karenanya, berbagai program bantuan yang disiapkan pemerintah, harus disalurkan secara cepat, tepat, dan bermanfaat," ujar Bamsoet dalam Dialog Kebangsaan dengan Nelayan dan Petani Tambak, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (27/8).

Turut hadir antara lain Sekda yang juga Plh Bupati Sidoarjo Achmad Zaini, Anggota Komisi IV DPR RI Robert Kardinal dan Ketua Umum GERAK BS Dwie Aroem Hadiatie.

Mantan Ketua DPR ini menyebutkan, sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua dunia, mencapai 108.000 Km dan luas perairan mencapai 6,4 juta Km2, Indonesia menyimpan potensi kekayaan yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan, kekayaan laut Indonesia mencapai Rp 1.772 triliun. Meliputi potensi perikanan Rp 312 triliun, mangrove Rp 21 triliun, lamun Rp 4 triliun, wilayah pesisir Rp 560 triliun, bioteknologi Rp 400 triliun, wisata bahari Rp 20 triliun, minyak bumi Rp 210 triliun, dan transportasi laut Rp 200 triliun.

"Ironisnya, tingkat kesejahteraan nelayan terbilang masih rendah. Kementerian Kelautan dan Perikanan di akhir 2019 mencatat 50 persen klaster nelayan perikanan berada dalam status kemiskinan. Sumbangan sektor kemaritiman terhadap PDB nasional juga masih kecil, sekitar 7 persen persen. Ini menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi," ucap legislator Partai Golkar itu.