Dihukum Berat, Politikus Golkar Ajukan Banding

jpnn.com - JAKARTA - Mantan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Budi tidak terima dihukum lima tahun penjara, denda Rp 300 juta, subsider dua bulan kurungan karena dinyatakan bersalah menerima suap dari pengusaha Abdul Khoir. 

"Kami dari tim pengacara telah mengajukan banding pada 17 november 2016," tegas Unoto Dwi Yulianto, Jumat (18/11).

Unoto menjelaskan, salah satu alasan banding karena vonis Budi lebih berat dari terdakwa mantan anggota Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti.

"Padahal DWP adalah inisiator yang menawarkan dan membujuk BS agar ikut mengalokasikan program aspirasinya di Maluku sebagaimana DWP," kata Unoto. 

Seperti diketahui, Damayanti divonis 4,5 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/9). Yanti juga dinyatakan sebagai justice collaborator. 

Selain itu, kata Unoto, pelaporan atau pengembalian gratifikasi berupa uang dalam jangka waktu 19 hari sejak diterima sebagaimana ketentuan pasal 12 c Undang-undang Pemberantasan Tipikor tidak dipertimbangkan untuk dapat membebaskan BS. Bahkan, tidak dipertimbangkan untuk meringankan. 

"Padahal kualitas pelaporan gratifikasi sebagai itikad baik, menurut ahli pidana  kualitas derajatnya lebih tinggi daripda menjadi JC seperti DWP.