Din Desak Densus Bebaskan Anggota Muhammadiyah

Pihak Polda Jatim dan Polres Tulungagung bahkan terkesan saling lempar informasi setiap kali ditanya perwakilan advokat yang ditunjuk PW Muhammadiyah Jatim. “Kita tidak bisa membiarkan kezaliman ini. Secara khusus akan kita sampaikan surat ke Kapolri dengan tembusan pada Presiden,” kata Mustofa.

Densus memang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga terlibat kegiatan terorisme selama tujuh hari sejak penangkapan. Namun, jika ada data valid bahwa orang yang ditangkap tak terlibat, harus dilepaskan.  

“Kita tunggu sampai Senin (29/7) untuk mengetahui hasil pemeriksaan mereka, apakah saudara-saudara kita (Sapari dan Mugi Hartanto) terlibat (terorisme) atau tidak. Kalau tidak, otomatis akan langsung dilepas oleh Densus,”katanya.

Pihaknya bertekad untuk terus melakukan pendampingan hukum kepada kedua warga Muhammadiyah tersebut, termasuk apabila polisi bersikeras menetapkan keduanya sebagai tersangka dalam kasus terorisme.

”Kami akan dampingi sampai di pengadilan untuk memastikan hak-hak hukum serta HAM kedua warga kami terlindungi,” tegasnya.

Seperti diketahui, Sapari dan Mugi Hartanto ditangkap Densus 88 Antiteror saat dilakukannya operasi penggerebekan disertai penembakan di depan warung kopi Jalan Pahlawan, Kota Tulungagung, Senin (22/7) lalu.

Dalam operasi tersebut, dua pemuda terduga kasus terorisme, Rizal dan Dayat alias Kim tewas ditembak anggota Densus dari jarak dekat, sementara Sapari dan Mugi ditangkap dalam kondisi hidup karena dituduh menjadi pemandu dan membantu persebunyian.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Agus Rianto mengaku belum bisa memberi kepastian apakah kedua tersangka teroris itu benar warga Muhammadiyah atau bukan. “Saat ini masih dilakukan pengembangan oleh tim penyidik,” katanya.