Disclaimer Opinion, Lembaga Bentukan Jokowi Disorot

“Akibatnya program sama sekali jauh dari harapan dan laporan keuangan pun buruk,” kata aktivis yang selalu mencermati penggunaan anggaran ini.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan mengatakan buruknya opini yang diberikan BPK, karena Bekraf tidak profesional dalam pengelolaan anggaran. Apalagi, lembaga baru tersebut juga banyak diisi orang baru.

“Bekraf kesulitan ketika penggunaan anggaran harus sesuai dengan tata cara pembayaran. Mereka punya program tetapi belum mampu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik. Secara administrasi, orang-orang dalam Bekraf memang kurang menguasai. Mungkin mereka masih butuh waktu untuk adpatasi,” kata Sofyan, yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan.

Menurut Sofyan, Bekraf memang tidak mampu mengelola anggaran dengan baik dan optimal. Hal ini dibuktikan, dari rendahnya daya serap anggaran lembaga tersebut. Ketika melakukan FGD dengan DPR, lanjut Sofyan, Bekraf mengakui bahwa SDM yang mereka miliki memang belum memadai untuk melaksanakan kegiatan penggunaan anggaran dengan baik.

Sofyan mengatakan, seharusnya dengan peningkatan status sebagai lembaga pemerintah nonkementerian, kinerja Bekraf lebih baik dibandingkan sebelumnya, yakni ketika masih berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Nyatanya, banyak program yang seharusnya dijalankan untuk meningkatkan ekonomi kreatif, termasuk produk UKM, namun tidak dilaksanakan.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara ini mencontohkan dua produk asal Sumatera Utara, yaitu Kain Ulos dan Soto Medan. Ketika Bekraf melakukan kunjungan ke luar negeri, mereka sama sekali tidak memperkenalkan produk tersebut. Padahal, produk tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan, termasuk untuk pasar mancanegara. “Kejelian mereka masih sangat kurang,” katanya. (rmol/jpnn)