Disuruh Hemat, Malah Anggaran Pro Rakyat yang Dipangkas

jpnn.com - PALUTA – Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumut,  dinilai tidak pro rakyat. Hal itu terbukti dengan penghapusan atau pemotongan anggaran premi JKN yang diperuntukkan untuk warga miskin sebesar Rp978.770.160, dari Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Premi JKN sebelum dipangkas Dinkes Paluta sebesar Rp2.503.766.160. Setelah dipangkas pada pengajuan RKA kedua, turun menjadi Rp1.524.996.000 atau hilang Rp978.770.160.

Data yang dihimpun Metro Tabagsel (Grup JPNN) dari Komisi C DPRD Paluta, anggaran belanja Dinkes sebesar Rp50.166.060.000 yang terbagi atas belanja langsung sebesar Rp24.621.265.000 dan belanja tidak langsung sebesar Rp25.544.795.000.

Setelah melalui pembahasan dengan Komisi C DPRD selaku mitra kerja Dinkes, akhirnya Dinkes disarankan mengurangi atau efisiensi sebesar Rp2.000.000.000 dengan harapan pihak Dinkes bisa memangkas anggaran dari beberapa program yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat miskin.

Selanjutnya, kesanggupan untuk memangkas sebahagian anggaran pun disetujui Dinkes Paluta dengan mengajukan RKA kedua. Namun, pemangkasan dengan tujuan efisiensi anggaran justru diambil dari pembayaran premi JKN sebesar Rp978.770.160.

Sedangkan Rp1.021.229.840 lagi dipotong dari beberapa program yang memang tidak menyentuh sama sekali dengan kepentingan rakyat miskin.

“Kita heran, kenapa justru anggaran untuk rakyat miskin yang dipotongnya, apa sudah tak perduli dia dengan rakyat miskin ini,” kata Ketua Komisi C Amas Muda Siregar SE didampingi Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi Komaria Siregar SKM dan Sapnawati Nasution SE.

Seharusnya, Kepala Dinas Kesehatan Zunaidah Hasanah Harahap harus jeli dan tahu mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak menjadi prioritas. Potongan yang disarankan oleh Komisi C lanjutnya, bisa saja dari pengadaan ATK, sosialisasi atau barang habis.