Ditjen Imigrasi Gandeng Filipina Tangkal Teroris di Wilayah Perbatasan

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  (Ditjen Imigrasi Kemenkumham) menggagas empat kerja sama dengan Filipina terkait pengawasan di wilayah perbatasan.

Kerja sama tersebut terjalin dari hasil Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF-CBT) di Manado beberapa waktu lalu. “Indonesia bersama lima negara lainnya sepakat memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme,” ujar Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno, Kamis (3/8).

Agung menjelaskan, kerja sama itu mencakup pertukaran informasi keimigrasian, pelatihan dan capacity building pegawai imigrasi, pertukaran informasi terntang pencegahan dan investigasi pada kasus pembuatan dan penjualan dokumen perjalanan palsu, serta peningkatan kepedulian publik dalam menanggulangi penyelundupan dan perdagangan manusia. ”Ini bentuk kerja sama dengan Indonesia-Filipina,” tuturnya. 

Kerja sama itu juga untuk mencegah meluasnya konflik di Marawi, Mindanao, Filipina. Konflik Marawi secara spesifik menjadi pembahasan dalam pertemuan SRM FTF-CBT.

Karena itu, Ditjen Imigrasi akan memperkuat pengawasan di beberapa wilayah pemeriksaan keimigrasian di Sulawesi Utara. “Antara lain di bandara dan pelabuhan laut,” tutur Agung.

Lebih lanjut Agung menjelaskan, pengawasan di bandara berdasar data keimigrasian atas 386 penerbangan langsung yang terjadwal ataupun charter flight rute Manado ke 11 kota di Republik Rakyat Tiongkok. Alhasil,  tercatat total penumpang berangkat sebanyak 26.998 orang.

Sedangkan orang yang datang  sebanyak 27.049 orang. Angka itu berdasar catatan dalam kurun waktu 1 Januari–14 Juli 2017.

Sedangkan untuk pengawasan di pelabuhan laut, Ditjen Imigrasi fokus melakukan pengawasan kepada orang yang akan datang dan pergi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di pelabuhan. Ketiga pelabuhan itu meliputi wilayah Manado, Bitung dan Tahuna.