Dorong Pembentukan KLT BSN, Peran Pemda jadi Penentu

jpnn.com, JAKARTA - Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)) di era digitalisasi menjadi sangat penting. Masyarakat selaku konsumen semakin care terhadap produk bermutu. Tuntutan masyarakat inilah yang membuat pelaku usaha dan industri terutama skala kecil menengah mengubah strategi dengan mengurus label SNI.

Sayangnya masih banyak pelaku usaha kecil menengah (UKM) terbentur pada biaya, dan juga tidak adanya laboratorium penguji dan Lembaga Sertifikasi Produk dengan lingkup yang sesuai. Untuk meningkatkan distribusi penerapan SNI di wilayah Indonesia, BSN membentuk Kantor Layanan Teknis (KLT).

Nur Hidayati, kepala bidang Pemasyarakatan Standardisasi- BSN (Badan Standardisasi Nasional) mengatakan, ada korelasi positif antara KLT dan SNI. Ketika ada KLT, perkembangan kesadaran dan pemahaman SNI di daerah makin tinggi.

Namun, kunci utama pembentukan KLT ada di daerah. Kalau ada respons daerah yang positif BSN akan membentuk KLT di wilayah tersebut. Sebab, setiap ada KLT baru tentu diperlukan dana. Contohnya di Riau dan Palembang, kepala daerahnya bersedia menyiapkan gedungnya. BSN tinggal mengeluarkan biaya operasional untuk kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) yang mendukung produk unggulan daerah.

Dia menyebutkan, tugas KLT meningkatkan kapasitas SDM di bidang SPK wilayah KLT, meningkatkan penerapan SNI, meningkatkan kompetensi Lembaga Penilaian dan Kesesuaian (LPK).

"Misalnya kalau LPK tidak ada kami pendekatan ke daerah biar ada penambahan ruang lingkup untuk pengujian produknya. Ini akan memudahkan pelaku usaha daerah apabila ingin sertifikasi SNI. Jadi bisa lebih efisien, tidak harus sentralisasi di Jawa," tutur Nur kepada JPNN, Minggu (23/9).

Dia menyebutkan, fungsi KLT itu sangat besar karena menjembatani pusat dan daerah dalam mengkomunikasikan kebutuhan mengenai isu standardisasi di daerah. Namun paling utama respons positif daerah sehingga sinergi dengan pemprov jadi lebih terarah. "Itu yang kami harapkan dari pemda. Makanya kami berusaha meyakinkan pemprov," ucapnya.

Pembentukan KLT baru setahun berjalan tepatnya dimulai April 2017. Ada dua KLT yang dibangun, Makassar (Sulawesi Selatan) dan Palembang (Sumatera Selatan).