Dorong SMA SMK Dikembalikan ke Pemkab Pemko

Sementara itu, Ketua Komisi D Agustin Poliana mengungkapkan, upaya untuk bisa mengembalikan pengelolaan SMA/SMK ke Pemkot Surabaya memang terus dilakukan. Komisi yang membidangi pendidikan juga banyak menerima keluhan mulai dari biaya hingga PPDB.

Masalah tersebut belum bisa diselesaikan oleh Pemkot maupun DPRD Surabaya karena bukan wewenangnya. “Kita tidak bisa apa-apa,” keluhnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga pernah mengungkapkan jika banyak anak putus sekolah karena biaya di SMA/SMK di Surabaya. Karena itu, Pemkot Surabaya mencari jalan keluar dengan pembiayaan dari swasta untuk membantu anak putus sekolah.

“Ada yang mau bantu melalui CSR anak putus sekolah,” jelasnya. Dia menegaskan, Dinas Sosial juga diminta mendata anak yang tidak sekolah di tingkat SMA/SMK karena masalah biaya. (vga/rud)