DPD RI dan Ombudsman Bahas RUU Partisipasi Masyarakat

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Ombudsman Dwi Cita menyatakan terkait partisipasi masyarakat, Ombudsman menjalankan program membangun masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik mencegah adanya mal administrasi dan mengaktifkan partisipasi masyarakat.

Secara teknis ada perwakilan Ombudsman di 34 provinsi dan sering mengadakan pertemuan dengan elemen masyarakat dan menampung aduan dan keluhan dari masyarakat terkait keterbukaan informasi dan pelayanan publik.

"Ada 3 langkah yang dibangun yaitu membangun pemahaman, memberikan tempat untuk menyampaikan pendapat, kemudian keterlibatan dari masyarakat sendiri, masyarakat tidak hanya menyampaikan pengaduan tapi pemerintah harus juga menindaklanjuti hal tersebut,'' tambahnya.

Turut hadir dalam RDP tersebut anggota PPUU DPD RI Syafrudin Atasoge, Fahira Idris dan Habib Hamid Abdullah. (adv/jpnn)