DPR Diminta Tugaskan BPK Audit 3 BUMN Farmasi

JAKARTA - Sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus meminta DPR menugaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) audit khusus tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi yang diduga merugikan keuangan negara. Tiga BUMN itu PT Biofarma, PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk.

"Indonesian Audit Watch (IAW) sudah menyurati DPR pada 11 Juni 2012 intinya meminta DPR menugasi BPK mengaudit tiga BUMN farmasi. Surat yang sama juga disampaikan ke BPK pada 12 Juni 2012," kata Iskandar Sitorus, di Jakarta, Rabu (13/6).

Dijelaskannya, dalam tahun buku 2008 hingga 2010 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap 3 BUMN Farmasi diduga terjadi kerugian keuangan negara di Biofarma pada pengadaan barang dan jasa semester I tahun 2008 dan 2009 senilai Rp9,2 miliar dimana pengadaannya tidak melalui lelang dan pengadaan sifatnya pembelian berulang (repeat order).

Selain itu, Komisaris dan Direksi Biofarma tidak dapat mempertanggung-jawabkan pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi asset Biofarma. "Padahal mereka melakukannya melalui kantor notaris dengan biaya sebesar Rp1,7 miliar," kata Iskandar Sitorus.