DPR Dituding Siasati Anggaran Agar Bisa Plesiran
Senin, 30 April 2012 – 13:01 WIB
Namun di sisi lain, ada pengurangan alokasi anggaran kunjungan luar negeri sebesar Rp 18,2 miliar dari Komisi I hingga XI untuk pos mata anggaran pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah. Tahun lalu anggarannya dipatok Rp 45,5 miliar, sedangkan tahun ini hanya Rp 27,3 miliar.
Namun Uchok curiga dengan adanga pengurangan pengawasan pelaksanaan UU. Sebab, di sisi lain justru ada penambahan dana pada pos pembentukan dan pembahasan RUU.
"Jadi anggota dewan mempergunakan taktik seperti anggaran kunjungan luar negeri untuk pembentukan atau pembahasan RUU mereka naikkan. Sedangkan alokasi anggaran kunjungan luar negeri untuk pengawasan Pelaksanaan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah malah diturunkan anggarannya," sebutnya.