DPR Inisiasi Revisi UU KPK, Begini Respons Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo belum bisa berkomentar banyak soal keputusan DPR menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sebagai inisiatif dewan.

Saat ditanya jurnalis mengenai keputusan sidang paripurna DPR yang memutuskan bakal merevisi UU tentang lembaga antirasuah itu pada Kamis (5/9), Presiden memilih menjawabnya secara diplomatis.

"Itu inisiatif DPR. Saya belum tahu isinya, yang jelas KPK saat ini bekerja dengan baik. Saya belum tahu, jadi saya belum bisa sampaikan apa-apa," kata Jokowi, menjawab jurnalis di sela-sela kunjungan kerjanya di Pontianak, Kalimantan Barat.

BACA JUGA : KPK: Kami Tidak Butuh Revisi UU

Sebelumnya dari laporan Badan Legislasi DPR di sidang paripurna dewan, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis pagi, terdapat sejumlah poin yang akan direvisi di UU KPK.

Poin-poin itu meliputi penegasan posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan.

Kemudian soal penyadapan yang pelaksanaannya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK.

Selain itu, akan diatur juga bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah 5 (lima) orang.