DPR Minta Pemerintah Evaluasi Transfer Dana ke Daerah

Selasa, 24 Agustus 2010 – 20:02 WIB

"Bagaimanapun, pemerintah juga harus memperhatikan jumlah dan nasib guru swasta serta nasib guru honorer. PPP juga minta dalam APBN 2011 nantinya, perlu ada tunjangan khusus bagi guru, TNI dan polisi di daerah terluar. Harus ada kerjasama yang sinergitas yang tergambar dalam penyusunan APBN 2011 mendatang," kata Mahmud.

Sementara Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Laurens Bahang Dama, menilai kenaikan jumlah transfer ke daerah tidak dibarengi dengan upaya serius pemerintah untuk memperkuat daerah. "Apalagi DAU yang selama ini diterima pemerintah daerah, saat ini semakin sulit dialokasikan untuk masyarakat secara riil. Karena Pemda harus menanggung beban gaji dan tunjangan PNSD. PAN usulkan, agar alokasi anggaran transfer daerah dapat ditingkatkan dan bisa memberikan ruang gerak menyangkut kepentingan rakyat secara sistematis," jelas Laurens.

Sementara juru bicara Fraksi PDIP, Utut Adianto, mengatakan bahwa pemerintah memang harus menambah jumlah transfer dana ke daerah. Sebab, anggaran pusat ke daerah selama ini mayoritas hanya untuk membayar belanja pegawai saja, sehingga program riil ke masyarakat tidak tercapai.

"Harusnya belanja untuk PNS provinsi, kabupaten dan kota ditanggung pemerintah (pusat) dan bukan daerah. Untuk penguatan desentralisasi fiskal, PDIP mendorong pemerintah untuk menaikkan porsi DAU sebesar 28 persen dan bukan sebesar 26 persen sebagaimana yang diusulkan (nota keuangan RAPBN 2011)," tegas Utut.