DPR Mulai Mencium Aroma tak Sedap Pada Program Kartu Prakerja?

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyarankan pemerintah segera mengelola isu program kartu prakerja, menyusul semakin kencangnya kritikan dari berbagai kalangan.

Kritikan diketahui antara lain datang dari anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan program kartu prakerja.

Anggota DPR lain yang juga politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan, bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pada penunjukan platform digital untuk program prakerja senilai Rp 5,6 triliun.

"Mereka boleh jadi sudah mencium ada aroma tak sedap terkait program kartu prakerja. Karena itu pemerintah harus segera mengelola isu terkait program ini dengan baik," ujar Emrus dalam pesan tertulis, Jumat (1/5).

Dosen di Universitas Pelita Harapan ini menilai, setidaknya ada empat langkah yang mungkin dapat segera dilakukan pemerintah.

"Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, CEO Ruangguru Belva Syah Delvara dan pimpinan vendor lain yang ditunjuk sebagai penyedia program pelatihan kartu prakerja, perlu secara bersama-sama melayani debat publik dengan para pihak yang menolak pelaksanaan program kartu prakerja," ucapnya.

Baik Airlangga, Belva maupun vendor yang ditunjuk sebagai penyedia program pelatihan kartu prakerja, kata Emrus, perlu menyiapkan dan menyajikan fakta, data serta bukti paripurna lain yang dibutuhkan.

"Jika debat publik dilakukan, masyarakat bisa mengambil kesimpulan, program kartu prakerja dapat terus dilanjutkan atau dihentikan dan dananya dialokasikan ke bansos dan atau diarahkan untuk tanaman pangan sebagai langkah antisipatif mencegah kemungkinan krisis pangan," katanya.