DPR: Pak Menteri Yakin Keamanan Data e-HAC, Kenyataannya Bobol

Oleh karena itu, pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah tersebut meminta pemerintah bertanggung jawab penuh dengan data pribadi masyarakat yang dikumpulkan dan dikelola.

Dia mengatakan sistem yang dibuat pemerintah perlu disiapkan secara matang keamanannya. Dampaknya bisa merugikan secara ekonomi dan keamanan pribadi.

"Maraknya kasus penipuan online, saya yakin terkait dengan bocornya data pribadi masyarakat," kata pria berusia 53 tahun itu.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta pemerintah untuk melakukan proses audit terhadap semua sistem penyimpanan data serta mendorong kerja sama terpadu antar pengelola data maupun ahli TI.

Supaya kebocoran data tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.

"Kominfo dan BSSN harus proaktif melakukan audit sistem keamanan data secara berkala. Di Indonesia ada banyak ahli TI yang mestinya bisa dilibatkan untuk memperkuat pengamanan data," imbuhnya.

Menurut dia, sudah saatnya pemerintah menyadari pentingnya untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

"Mau ditunda sampai kapan lagi? Ini semakin semrawut pengelolaan keamanan data digital kita. Perlu ada regulasi yang kuat untuk keamanan digital," kata Sukamta. (ddy/jpnn) 

Simak! Video Pilihan Redaksi: