DPR: Presiden Tak Optimal Memajukan Koperasi dan UKM

Senin, 21 Agustus 2017 – 11:58 WIB

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno usai mengikuti Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen pemerintah dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat sudah menjadi janji politik Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta nota keuangannya.

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno melihat ini telah menjadi prioritas pemerintah di tahun 2017 dan tahun-tahun seterusnya. Namun dalam implementasinya belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para pembantu presiden. Misalnya anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM yang bersinggungan langsung pada sektor tersebut, justru sangat minim.

“Ada celah, bagaimana pembantu-pembantu presiden ini menerjemahkan visi presiden. Kami di Komisi VI sangat prihatin melihat kondisi seperti ini,” katanya, usai mengikuti Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu, hal ini sangatlah ironis. Komitmen politik presiden untuk memajukan sektor usaha kecil yang akan menggerakkan perekonomian mikro dan memeratakan pembangunan ini, tidak kemudian diterjemahkan oleh kementerian sebagai ujung tombak.