Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

DPR Sarankan Menteri Susi Lakukan Moratorium Kapal Bantuan

Senin, 30 Oktober 2017 – 23:21 WIB
DPR Sarankan Menteri Susi Lakukan Moratorium Kapal Bantuan - JPNN.COM
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono saat dialog dengan Wali Kota Bitung, Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta pelaku usaha dan nelayan. Foto: Humas DPR RI

Bahkan menurut Ono, dari dibeberapa media yang dia ikuti, ada sebuah informasi yang menyebut sejumlah 200 galangan kapal telah siap untuk melakukan kontrak pembuatan kapal yang juga disebutkan sebagai mitra kerja dari PT PAL di Surabaya.

Namun, dalam faktanya saat Komisi IV DPR mencoba untuk menghimpun informasi di lapangan, hanya ditemukan sekitar 20-an galangan yang dinyatakan siap untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan kapal, dan itu pun telah terbentur oleh keadaan waktu yang tidak cukup untuk pengerjaannya.

Lain dari masalah disclaimer, ditemukan pula oleh Komisi IV terkait dugaan perubahan dokumen lelang dan juga perubahan pola skema lelang dimana menurut informasi, awalnya e-catalog dan “turn key” tetapi di tengah perjalanan diduga diubah dengan cara lelang biasa dan "pay by progress".

Berawal dari sini pula Ono Surono menduga bahwa ini adalah salah satu penyebab yang menjadikan keterlambatan pekerjaan dalam institusi KKP.

"Batas waktunya adalah 23 Desember, dan dalam kenyataannya yang kami ketahui, banyak kapal yang belum selesai, kecuali 48 kapal saja dan lalu sisanya dibagi dua antara pekerjaan dibawah 50% dan diatas 50%, dan harap menjadi catatan bahwa yang di bawah 50% dibatalkan kontraknya, ada 600 kapal lebih, dan sisanya sejumlah 758 kapal dilanjutkan dengan catatan khusus yaitu, karena batas akhir pembayaran itu 23 Desember maka dikeluarkan Bank Garansi sesuai kesepakatan dengan para pemenang tender," tegasnya.

"Lucunya, bank garansi yang telah dikeluarkan, banyak dari mereka yang tidak memenuhi kewajibannya, dan secara otomatis bank garansi ini kembali kepada kas negara dan membuat perusahaan-perusahan penggarap kapal ini belum dibayar, dan sekarang pertanyaannya adalah, keputusan pembatalan kontrak penggarapan sekitar 600 kapal itu setelah hasil disclaimer BPK ataukah sebelumnya? Ini mesti jelas dan masih banyak lagi yang perlu dipertanyakan karena semuanya pasti akan berimbas pada kegiatan ditahun berikutnya," pungkasnya.(adv/jpnn)

DPR minta KKP menyelesaikan keterlambatan dalam pekerjaan kementerian itu selama ini

Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA