DPR Setuju Ditjen Pajak Intip Rekening Nasabah

jpnn.com, JAKARTA - Sembilan dari sepuluh fraksi di DPR memberi lampu hijau untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) sebagai undang-undang.

Penetapan UU tentang AEoI adalah salah satu syarat Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) agar Indonesia bisa meminta informasi keuangan dari negara lain untuk keperluan perpajakan.

Meski menyatakan persetujuan, anggota Fraksi PDIP I Gusti Agung Rai Wirajaya memberikan catatan agar Ditjen Pajak fokus meningkatkan rasio pajak.

Pembukaan informasi keuangan milik wajib pajak juga harus tetap memastikan kenyamanan mereka.

DPR menyoroti kewenangan para petugas pajak yang berkapasitas mengakses data keuangan itu.

Mereka meminta tak semua pegawai pajak dapat membuka data keuangan milik wajib pajak.

”Dalam perppu tersebut, tidak ada pasal yang menjamin keamanan data nasabah di bank. Karena itu, pemerintah harus mengutamakan confidentiality dan safeguard,”  katanya.

Satu-satunya fraksi yang berkeberatan dengan pembukaan data nasabah bank oleh aparat pajak adalah Partai Gerindra.