DPRD DKI Kritisi Pembangunan Jembatan Simpang Susun Semanggi

jpnn.com - JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyayangkan langkah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun jembatan simpang susun Semanggi tanpa menggunakan APBD.

Ini disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dar Fraksi PKS, Dite Abimanyu dalam sidang Paripurna penyampaikan tanggapan terhadap LKPj tahun 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat kemarin. 

“Kita menyayangkan rencana itu meski biayanya memanfaatkan dana yang berasal dari kompensasi atas pelampauan nilai Koefisien lantai bangunan (KLB),” ujar Dite.

Dite menambahkan Pemprov Kepri seharusnya kompensasi pelampauan nilai KLB itu dialokasikan untuk pembangunan yang lebih efektif mengendalikan macet.

Selain itu Pemprov DKI juga disarankan untuk mengkaji kelayakannya. Ini mengingat besarnya biaya yang diperlukan mencapai Rp 360 miliar. 

Sebab, Dite menambahkan, pembangunan ruas jalan baru tidak dibarengi perbaikan transportasi publik dan pengendalian penggunaan kendaraan  pribadi. Ini akan menambah penggunaan kendaraan pribadi pada ruas jalan yang dibangun. 

Menurut Dite, pembiayaan untuk pembangunan simpang susun Semanggi, harus dialokasikan kepada pembangunan yang lebih efektif. 

"Seperti perbaikan dan peningkatan transportasi publik, penyiapan infrastruktur untuk penerapan sistem berbayar elektronik (ERP), percepatan pembangunan kereta api ringan, sarana parkir dan perbaikan sarana pejalan kaki serta jalur bersepeda," tutur Dite.