Dua Karya KLHK Diuji Menuju Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

Rabu, 03 Juli 2019 – 16:00 WIB

Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono mewakili KLHK melakukan sesi presentasi dan wawancara di depan enam jurusan. Foto : Humas KLHK

jpnn.com, JAKARTA -

Ketika hotspot banyak di seluruh Indonesia berarti keputusan yang akan diambil oleh Menteri atau Gubernur untuk melakukan siaga darurat karena kejadian karhutla sudah membesar bisa langsung didasarkan dari informasi SIPONGI.

Presiden, Menteri, Pemerintah daerah, hingga publik (masyarakat dan swasta) bisa langsung mengakses informasi SIPONGI ini.

"Jika dukungan informasi dari SIPONGI digunakan secara baik oleh para stakeholder di lapangan, maka hotspotnya akan menurun drastis, seperti sekarang kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun 2015 hotspot menurun sampai 80%," imbuh Bambang.

Namun demikian sistim SIPONGI ini tidak akan berhasil dibangun tanpa dukungan dan komitmen pemerintah untuk tidak terjadi lagi karhutla.

Dorongan Presiden untuk memimpin gerakan mengendalikan karhutla didukung oleh jajaran gubernur, bupati dan TNI Polri, seluruh kementerian/lembaga, dan masyarakat yang terlibat ini membuat sistem ini terjadi.

Kemudian terkait PROPER, Karliansyah menyebut jika sistem ini diawali oleh kondisi pencemaran lingkungan yang sangat banyak terjadi di Indonesia, yang tidak mampu diselesaikan dengan proses penegakan hukum pengawasan secara konvensional command and control.