Dunia Pendidikan Kerap Dipolitisasi

Rabu, 03 Juli 2013 – 06:18 WIB

Irman menilai akan lebih baik yang diprogramkan adalah pemberian beasiswa seluas-luasnya kepada siswa berprestasi dan murid dari keluarga miskin tapi punya kemauan keras untuk menjalani pendidikan. Sementara pendidikan gratis sebaiknya hanya diberikan kepada siswa kurang mampu.

’’Yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari pendidikan itu sendiri. Bagaimana kualitas pendidikan yang diberikan di kota maupun di desa dapat setara. Beasiswa harus dibuka dan dipublikasikan seluas-luasnya, khususnya untuk para siswa kurang mampu,” kata Irman.

Mengenai politisasi guru ini pernah pula diingatkan oleh Presiden dalam sambutannya pada puncak peringatan HUT ke-67 PGRI pada 4 Desember 2012. Dalam kesempatan itu, Presiden sempat mengingatkan Mendagri agar membuat aturan tegas mengenai hal ini, sehingga guru dan para pendidik tidak terombang-ambing lalu menjadi korban dalam politik pemilukada.

’’PGRI sebagai organisasi profesi guru dan pendidik, untuk membuat aturan tegas dan menegakkan kode etik profesi untuk menghindari para anggotanya terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam pemilukada,’’ ulas Irman.

Senator asal Provinsi Sumatera Barat ini juga menyoroti persoalan klasik dalam dunia pendidikan yang hingga saat ini belum terselesaikan, seperti praktik sentralisasi pemerintahan telah menimbulkan berbagai kesenjangan, termasuk kesenjangan infrastruktur pendidikan dan penyebaran guru yang tidak merata. ’’Masih tingginya jumlah penduduk miskin juga bagian dari masalah pendidikan di Indonesia,” terang dia.

JAKARTA - Pemerintah daerah dan calon kepala daerah ternyata sering memolitisasi dunia pendidikan. Bahkan, para calon kepala daerah terkadang memanfaatkan

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next