ERP Dinilai Lebih Solutif dari Ganjil Genap  

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si mengatakan, kebijakan ganjil genap dinilai tidak efektif dan bukan menjadi solusi untuk mengurai kemacetan. Menurutnya, solusi terbaik di era revolusi industri 4.0 ini adalah dengan menggunakan pola penanganan berbasis IT.

“Pola penanganan yang manual parsial konvensional ini dapat dipastikan tidak solutif dan apa yang menjadi tujuan road safety tidak tercapai. Ini sama seperti program pengobatan dengan balsem yang hanya reaktif sesaat. Bahkan dimungkinkan membuka peluang penyimpangan baru," kata Chryshnanda dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/8).

Chryshnanda mengungkapkan bahwa sudah puluhan tahun kebijakan 3 in 1 tanpa energi apapun untuk pencegahan, perbaikan, peningkatan pelayanan publik maupun pembangunan. Yang menjadi aneh bin ajaib, kata dia, diulang kembali dalam kebijakan ganjil genap yang sifatnya sementara atau temporer, malahan akan diperluas.

BACA JUGA: Perluasan Sistem Ganjil Genap, Pengecualian Taksi Online Dinilai Akan Memperburuk Polusi Jakarta

"Ini sama saja dengan mengulang tetapi dengan sebutan berbeda. 3 in 1 jadi Ganjil Genap. Apa yang ada semestinya sudah dapat digeser menjadi ERP atau program prioritas lain berbasis IT yang menghasilkan energi. Dampak penerapan ganjil genap yang ada menurut hemat kami, dikaji secara fair tidak perlu dilakukan untuk hasil yang bersifat sebatas superfisial," ujarnya.

Semestinya, lanjut Chryshnanda, jika kebijakan visioner yang mampu memberikan pelayanan prima berani mendeclare sebagai inisiatif antikorupsi dan reformasi birokrasi semestinya mendukung program IT untuk Road safety seperti TMC (Traffic Management Centre) untuk mendukung Road safety management, SSC (Safety and Security Centre) untuk mendukung safety road, ERI (Electronic Registration and Identification) untuk mendukung safer vehicle, SDC (Safety Driving Centre) untuk mendukung safer road users dan Intan (Intellegence Traffic Analysis) untuk mendukung post crash care.

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Bebaskan Aturan Ganjil Genap untuk Kendaraan Berbasis Gas

Chrysnanda menambahkan, program tersebut merupakan back office aplication dan network untuk membangun program big data dan one gate service yang prima (cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses). Dengan demikian pemerintah dapat membangun ERP (Electronic Road Pricing), e-Parking, ETC (Electronic Toll Collection), e-Banking atau e-Payment, e-Samsat dan Etle (Electronic Traffic Law Enforcement).