Fadli Zon Desak Pemerintah Bantu Muslim Uighur

Dalam Universal Periodic Review di UN November lalu, lanjut Fadli, sebenarnya masyarakat berharap ada suara tegas dari pemerintah Indonesia. Tapi sayangnya, kata dia, sikap tersebut sama sekali tidak tercermin dalam pernyataan perwakilan pemerintah Indonesia.

"Padahal apa yang dialami Muslim Uighur bukan hanya sekadar diskriminasi agama, namun juga sudah suatu tindak pelanggaran HAM," ungkapnya.

Menurutnya, kerja sama ekonomi yang sedang dijalin Indonesia dengan Tiongkok, tidak bisa menjadi alasan untuk tetap diam atas nasib jutaan muslim Uighur yang teraniaya.

Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif. Sikap Indonesia jelas tidak bisa didikte oleh siapa pun, termasuk oleh Tiongkok. Selain Indonesia memiliki peran alamiah sebagai negara muslim, menjaga ketertiban dunia adalah mandat konstitusi.

"Mandat konstitusi tak bisa dijalankan hanya dengan bersikap netral atau pasif saja. Harus ada ketegasan," katanya.

Fadli melihat pemerintah bahkan punya modal melakukan upaya persuasif terhadap Tiongkok. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena ada kedekatan hubungan pemerintah sekarang dengan RRT.

"Tinggal mau atau tidak. Apalagi sejumlah elite di lingkaran pemerintah saat ini memiliki hubungan yang baik dengan elite pemerintah di China. Semestinya ini menjadi modal tambahan bagi Indonesia untuk bersikap lebih aktif membebaskan jutaan muslim Uighur yang saat ini ditahan di political camp di Xinjiang," pungkasnya. (boy/jpnn)