Fadli Zon Sebut Politik Luar Negeri RI Memudar di Era Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai arah politik luar negeri Indonesia dalam masa dua tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo makin tak jelas. Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menuturkan, tiga piliar dalam diplomasi Indonesia, yakni maritim, ekonomi, serta perdamaian dan keamanan justru mengalami kemunduran.

"Sebagai fokus politik luar negeri Presiden Jokowi, ketiga pilar tersebut bukannya menunjukkan perkembangan progresif, namun justru menunjukkan arah semakin memudar," kata Fadli dalam catatan akhir tahunnya, Senin (31/12).

Menurut Fadli, Indonesia untuk pilar keamanan dan  perdamaian memang patut berbangga karena menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.  Ironisnya, tegas Fadli, peran itu memudar.

"Terutama dalam isu pelanggaran HAM yang dialami etnis Rohingya di Myanmar dan muslim Uighur di Xinjiang, di mana tidak terdengar suara Indonesia sama sekali," paparnya.

Fadli lantas merujuk hasil investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Amnesti International and Human Rights Watch (HRW) yang mengungkap sekitar dua juta warga Uighur saat ini ditahan otoritas Tiongkok di penampungan politik di Xinjiang.

Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tidak  ditentukan dan tanpa dakwaan. Bahkan, penahanan tersebut tidak  sedikit berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian. 

“Ironisnya, pemerintah kita diam, dengan pertimbangan isu muslim Uighur adalah urusan politik domestik China," ungkap Fadli.

Padahal jika pemerintah konsisten dengan doktrin bebas aktif sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, maka Indonesia harusnya konsisten bersikap tanpa terpengaruh oleh banyaknya kerja sama ekonomi dengan Tiongkok. “Diamnya pemerintahan Jokowi dalam isu muslim Uighur menandakan pemerintah kita gagal memaknai modal besar yang dimiliki Indonesia," kata Fadli.