Fahri Hamzah Dorong Menteri Lelet Cepat Diganti, Siapa saja?

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung rencana Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet. Reshuffle, menurut Fahri, harus dilakukan jika presiden menilai kinerja para menterinya tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

"Satu, penilaian objektif bahwa menteri adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan berdasar pada hak prerogatif presiden. Di samping hak, presiden juga wajib mengevaluasi kinerja para menterinya. Dan DPR mendukung pemerintah untuk melakukan itu agar pemerintah berjalan lebih baik termasuk jika harus me-reshuffle kabinet," kata Fahri di sela-sela acara kunjungan kerja di Kabupatern Polewari Mandar, Sulawesi Barat (6/5).

Menurutnya, banyak menteri yang baru nyemplung di pemerintahan dan minim pengalaman, sehingga lamban melakukan penyesuaian. Lambannya penyesuaian itu ujarnya, mungkin disebabkan oleh keterbatasan kemampuannya untuk menyesuaikan diri. "Terhadap para menteri-menteri yang seperti ini reshuffle pantas dilakukan," sarannya.

Politisi PKS ini mengingatkan saat ini mayoritas politisi di DPR menganggap sudah saatnya untuk bekerja dan menghentikan persaingan antara DPR dan pemerintah.

"Presiden Jokowi harus bisa memanfaatkan momen ini. Persaingan sudah selesai dan kami ingin membantu presiden. Masalahnya kalau menteri-menterinya justru tidak siap membantu presiden, bahkan menimbulkan pekerjaan baru dan masalah bagi presiden, maka menteri yang seperti ini harus dievaluasi karena tidak boleh ada yang menggangu kelancaran kerja presiden terutama untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dengan DPR," imbuhnya.

Sayangnya dia tidak mau menyebut nama-nama menteri yang layak diganti. "Kita tidak menyebut nama dan posnya. Tetapi sangat penting presiden kalaupun mau melakukan reshuffle, harus betul-betul pertimbangannya secara matang dan tidak emosional. Menteri yang menggantikan harus benar-benar bisa kerja dan bukan sekedar pencitraan," imbuhnya.

Dikatakan, kalau pun menteri diambil dari kalangan profesional murni, tapi tetap harus bisa berpolitik.

"Berpolitik itu artinya dia bisa menyadari powernya yang besar untuk kemudian melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat umum dan politisi. Jadi jangan dia kemudian cuek menganggap DPR tidak penting atau bahkan melecehkan DPR. Itu justru akan merusak kerja pemerintahan secara umum," tegasnya.(fas/jpnn)