Fahri Hamzah: Ngabalin Bisa jadi Bumerang Buat Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah setuju dengan teguran Ombudsman terhadap Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kepala Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin yang frontal mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Fahri mengatakan, sebenarnya itu merupakan wilayah etik. Nah, dia tidak tahu apakah Ombudsman boleh masuk ke wilayah etik tersebut. “Namun, karena Ombudsman menilai penyelenggara negara, pelayan publik itu memang harus ada batasnya,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8).

Fahri mengaku agak ngeri dengan masifnya jumlah anggota kabinet masuk ke tim sukses. Bahkan, kata Fahri, terkesan kalau membela pemerintah seolah negara ini miliknya pemerintah.

“Salah itu. Sampai presidennya tergoda untuk mengatakan TNI Polri diminta sosialisasikan keberhasilan pemerintah,” katanya.

Dia mengingatkan, Polri adalah polisi negara, TNI adalah tentara negara. Bukan tentara pemerintah. Fahri menilai mungkin pemerintah tidak paham perbedaan antara pemerintah dan negara. Dia menjelaskan, negara itu organisasinya permanen. Pemerintah itu pengurusnya, dan datang silih berganti karena dipilih oleh rakyat.

“Jadi pengurusnya itu berganti-ganti. Jangan pengurus ini anggap dirinya adalah pemilik, ini yang keliru di banyak lembaga negara. Makanya waktu ada di sini jangan berpretensi akan ada selama-lamanya seolah-olah ada kebenaran milik mereka,” katanya.

Fahri menilai berlebihan juga jika Ngabalin sebagai komisaris BUMN merangkap jabatan di KSP. Karena itu, dia berpendapat apa yang dilakukan Ombudsman sudah benar. “Apa yang dinilai Ombusman itu menurut saya layak. Perlu bikin surat dan teguran resmi supaya bisa menjaga standar etik. Kalau mau berpolitik di sini, di DPR,” ujarnya.

Dia mengatakan, bisa saja apa yang dilakukan Ngabalin menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi. Namun, Fahri menduga, jangan-jangan Jokowi dan kawan-kawannya menganggap cara Ngabalin itu yang benar.