Fahri: Terus Terang, Keputusan Mendagri Itu Mengganggu

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyesalkan rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi (pati) TNI dan Polri menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur di Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar).

Menurut Fahri, kebijakan Tjahjo itu mengganggu. "Terus terang keputusan Mendagri ini mengganggu proses di tengah konsolidasi, restrukturisasi di TNI dan Polri yang begitu cepat," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/1).

Apalagi, kata Fahri, banyak calon yang berasal dari institusi TNI dan Polri, sehingga membuat masyarakat menjadi curiga dengan kebijakan tersebut. "Jadi orang curiga, begitu loh," jelasnya.

Harusnya, kata dia, pemerintah memberikan ketenangan kepada masyarakat untuk tidak terus curiga. "Eh ini malah dibiarkan," sesal Fahri.

Dia khawatir penunjukan itu malah membuat daerah yang menggelar pilkada tidak aman. Misalnya di Jawa Barat. Menurut Fahri, di Jabar banyak kandidat non-sipil, maupun pensiunan TNI dan Polri.

"Yang ditakutkan karena itu lebih dari satu kandidat dari partai yang berbeda, malah akan menjadi daerah yang tidak aman," katanya.

Jadi, kata dia, justru keberadaan plt yang non-sipil ini nantinya menjadi tidak aman. "Siapa yang menjamin itu semuanya?" ujarnya.

Menurut Fahri memang ada kecurigaan publik yang khawatir plt bertindak tidak netral dengan pandangan pemerintah seolah-olah ini harus ada antisipasi terkait kerawanan.