Faisal Basri Yakin Bisa Majukan Jakarta
Sabtu, 26 November 2011 – 10:12 WIB
Khusus untuk mengatasi kemacetan di ibu kota Faisal mengatakan perlu ada revitalisasi, seperti parkir tidak boleh di bahu jalan, pelebaran jalan, pembuatan lajur khusus sepeda, pembangunan pemukiman baru yang terintegrasi, dan pembatasan mobil pribadi. Kemudian, disiapkanya armada bus gratis ke terminal busway terdekat. "Dengan begitu, masyarakat khususnya pengguna kendaraan pribadi tergugah kesadaranya untuk beralih ke angkutan umum," kata Faisal.
Menurutnya, alur pembangunan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selama ini banyak dipengaruhi pemilik modal. Misalnya, rencana pembangunan enam ruas jalan tol sangat terlihat tidak mewakili kepentingan warga. Enam ruas jalan tol bukti keberpihakan kepada pengusaha. Permasalahan mendasar Jakarta, yakni kemauan dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, bukan semampunya. Akibatnya, kekuatan modal begitu mempengaruhi sisi kebijakan pembangunan.Pemprov DKI selama ini akan dengan cepat menyelesaikan perencanaan jika itu mengandung proyek dengan nilai besar. Misalnya, pengesahan anggaran untuk proyek pembangunan enam ruas jalan tol berlangsung hanya tiga bulan. "Sedangkan penambahan jalur double track kereta api sepajang 9 km untuk membuat DKI Jakarta dikeliling dari segala arah jalur kereta api hingga saat ini belum terealisasi," ujarnya.
Kemudian, dengan pengelolahan bus Transjakarta yang amburadul dan tidak profesional. Padahal, akibat dari kemacetan DKI Jakarta mengalami kerugian hingga Rp 1,7 Triliun. Pembuatan double track itu tidak ada proyek pembebasan lahan, jadi Pemrov tidak minat, karena hanya bekerjasama dengan PT KAI, tapi kalau proyek enam ruas tol dengan cepat dibuat masterplan dan anggarannya.