Fakta, Radikalisme Sudah Menyusup ke Kalangan Abdi Negara

jpnn.com, JAKARTA - Dalam beberapa hari terakhir, Densus 88 Antiteror menangkap sejumlah terduga teroris, di antaranya berstatus PNS (pegawai negeri sipil).

Fakta ini mengindikasikan bahwa radikalisme sudah merasuk ke banyak lini. Termasuk di lingkungan birokrasi. Padahal, seharusnya seluruh aparatur negara berkomitmen mengabdi kepada bangsa dan negara.

Di Probolinggo, misalnya, diamankan seorang terduga teroris yang berprofesi sebagai guru PNS di salah satu SMK. Kemudian di Surabaya diamankan terduga teroris, yang ternyata suami dari PNS Kantor Kemenag Surabaya.

Berikutnya seorang Kepala SMP Negeri di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, ditetapkan menjadi tersangka karena mengunggah status di medsos. Status itu isinya seolah-olah aksi bom di Surabaya sebuah rekayasa dengan maksud tertentu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya sudah memiliki beberapa program untuk menangkal radikalisme di sekolah. Yang dilakukan pertama adalah dengan program penguatan pendidikan karakter.

”Sekolah harus memiliki menejemen untuk aktivitas belajar baik ketika siswa di sekolah maupun di luar sekolah,” ungkapnya.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi sudah lama mencium adanya gejala radikalisme di lingkungan pendidikan. Gejala radikalisme itu diawali dengan sikap eksklusifisme baik oleh guru maupun para siswanya. ’’Kalau saya sebutkan contoh-contohnya, itu sensitif. Intinya eksklusifisme itu sebaiknya dihindari,’’ tuturnya.

Sebab, dengan adanya jiwa eksklusifisme tersebut, akan tertanam bahwa yang berbeda dengan dirinya adalah sebuah kesalahan. Padahal, di dalam perbedaan atau keragaman itu harus dipupuk saling menghormati dan menghargai. Dia berharap dalam pelatihan guru, maupun kegiatan-kegiatan kesiswaan, tetap dimasukkan nilai-nilai menghormati keragaman.