Fauzi Bowo-Prijanto Perlu Reposisi Radikal

JAKARTA - Di tahun keempat kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo, sejumlah kalangan berpendapat masih perlunya perbaikan kinerja aparatur di sejumlah instansi. Hal ini terkait dengan berbagai pelayanan publik yang belum berjalan maksimal. Banyak pejabat yang tidak tepat memimpin instansi namun tidak bisa bekerja maksimal.

Sekretaris Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI Jakarta Taufik Hadiawan mengatakan, selayaknya pembenahan terhadap sumber daya manusia ditingkatkan. ’’Kepala dinas, para walikota, maupun camat dan lurah, mereka. Itu ujung tombak pelayanan,’’ ujar dia, Kamis (6/10).

Menurut Taufik, sisa setahun kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo harus diiringi dengan penempatan orang atau reposisi yang radikal. Sehingga segala bentuk pelayanan bisa terus diperbaiki. ’’Gubernur punya program yang pro rakyat, tapi tak mampu dijabarkan oleh pejabatnya,’’ tandas politisi Partai Gerindra itu.

Khusus menyoroti kinerja para walikota, dirinya melihat tak satupun walikota yang bisa menyentuh ke masyarakat. Padahal menjadi tugas dan tanggung jawab para walikota untuk mengetahui setiap perkembangan yang terjadi di wilayah masing-masing. ’’Walikota harus sering turun ke masyarakat, supaya tahu aspirasi masyarakatnya. Supaya jadi contoh buat lurah dan camat,’’ imbuh Taufik.