Ferdy Hasiman Berharap Indonesia Jadi Penentu Harga Timah Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman mengatakan Presiden Jokowi perlu turun tangan mengatasi dualisme di bursa komoditas timah jika ingin Indonesia menjadi acuan harga timah dunia.

Selama ini, kata Ferdy, terjadi dualisme di pasar timah antara Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) dan Jakarta Future Exchange (JFX). Ini membuat timah Indonesia tak memiliki nilai tawar.

Menurut Ferdy, Presiden bisa juga mencabut salah satu yang lisensinya agak bermasalah sejak lahir.

“Jakarta Future Exchange (JFX) di bursa timah itu datang belakangan tahun 2018 untuk menjual timah. JFX ini memang sudah lama aktif di bursa, tetapi lisensinya hanya untuk menjual komoditas emas dan kopi. Tetapi, mulai tahun 2018, JFX dengan melihat potensi timah, masuk ke pasar timah murni batangan dan merusak harga. Diizinkannya JFX menjual timah dicurigai penuh dengan deal gelap dibelakangnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan,” kata Ferdy dalam keterangan persnya, Jumat (19/6).

Menurutnya, Permendag Nomor 53 Tahun 2018, Tentang Ketentuan Ekspor Timah, tanggal 16 April 2018, juga membuka ruang bagi Bappebti untuk lahirnya lebih dari satu bursa timah, hingga akhirnya atas perintah atasan, Bappebti menerbitkan lisensi bagi bursa komoditi yang memenuhi syarat untuk ikut memperdagangkan timah murni batangan. Yakni JFX sebagai salah satu bursa timah selain BKDI (Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia) atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX).

Padahal, ICDX sudah lebih dahulu menjadi penjual tunggal di pasar timah sekaligus menjadi penentu harga timah nasional dan acuan harga timah dunia. 

“Saya meminta Bappebti sesegera mungkin mencabut lisensi yang diberikan kepada JFX, dan memastikan ICDX menjadi penjual tunggal timah di bursa komoditas. Presiden Jokowi harus turun tangan dan meminta Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, untuk mencabut Permendag ini," katanya.

Dualisme bursa komoditas timah di Indonesia tidak lepas dari kepentingan politik di Kementerian Perdagangan. Pada jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dibawah pimpinan Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan, diterbitkan PERMENDAG RI Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013, tanggal 28 Juni 2013, yang mengatur tata niaga ekspor timah dan mewajibkan timah diperdagangkan di Bursa Timah sebelum diekspor (Pasal 11, ayat 1).