Forum BPD Menuntut Tunjangan Ditambah

Selasa, 25 September 2018 – 20:35 WIB

Anggota BPD saat mengunjungi kantor DPRD Sidoarjo. FOTO : Jawa Pos

"Bukan nominalnya. Namun, yang terpenting konsistensi pemkab terkait aturan," ucapnya. 

Kepala Dinas PMD P3A KB Ali Imron mengatakan, SK Nomor 530 disusun sebelum anggaran desa dari pemerintah pusat turun. Pemkab awalnya optimistis desa mendapatkan dana besar. Alhasil, setelah turun, prediksi itu salah. "Banyak desa yang tidak mampu mencukupi kebutuhan tunjangan," jelasnya. 

Tidak puas, rombongan BPD beralih ke Pendapa Delta Wibawa. Di gedung tersebut, mereka diterima Wabup Nur Ahmad Syaifuddin. Dalam kesempatan itu, Wabup menyatakan belum bisa memutuskan. "Akan kami bicarakan dengan Pak Bupati," jelasnya. (aph/c6/hud) 

Namun, aturan itu hanya bertahan dua bulan. Pemkab lantas menerbitkan SK Nomor 686. Dalam aturan tersebut, besaran tunjangan direvisi

• First «
• Prev
• 1
• 2