Fraksi PKS Konsisten Memperjuangkan Kesejahteraan dan Perlindungan Buruh

"Kita perlu modal dan investasi untuk pembangunan dan tentu saja menyerap tenaga kerja, tetapi kita juga harus bermartabat dalam mengatur kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan," ungkap Jazuli.

Menurut dia, Fraksi PKS DPR konsisten memperjuangkan kedua isu tersebut, salah satunya dengan tegas menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja  yang jelas-jelas merugikan buruh terutama dari sisi kebijakan pengupahan, outsourcing, dan hubungan industrial lainnya.

Dia menyatakan bahwa Fraksi PKS sejak awal secara tegas menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja bahkan hingga walkout dari Sidang Paripurna.

"Sikap itu sejalan dengan aspirasi buruh dan berbagai elemen bangsa. Undang-undang itu akhirnya disahkan karena PKS kalah suara dan sampai hari ini buruh tetap meminta UU itu dibatalkan khususnya klaster ketenagakerjaan," kata Jazuli.

Meski UU Cipta Kerja telah disahkan, Jazuli memastikan Fraksi PKS DPR tidak akan berhenti berjuang di parlemen untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan buruh/pekerja.

Terkait perlindungan pekerja, Fraksi PKS menyampaikan keprihatinan mendalam masih maraknya pengabaian hak-hak pekerja, tindak kekerasan, dan illegal migrant terutama di luar negeri.

"Masih banyaknya pekerja ilegal merupakan PR besar bagi pemerintah karena mereka lemah di hadapan hukum dan rentan mendapat perlakuan  semena-mena. Namun, pemerintah tentu tidak boleh absen dalam melindungi mereka sebagai warga negara," katanya.

Lebih lanjut Jazuli Juwaini berharap di momen Hari Buruh ini pemerintah terus memperkuat kebijakan dan program yang riil dan konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan melindungi nasib pekerja baik di dalam maupun di luar negeri. (antara/jpnn)