Front Nasional Pancasila: Oligarki di Indonesia Makin Brutal

Dia menyebut oligarki tidak pernah puas. Langkah oligarki makin brutal. Mereka berniat membunuh demokrasi secara sistematis dan terstruktur, bagaikan pembunuh berantai berdarah dingin.

Untuk memperpanjangan masa jabatan rezim yang dikuasainya secara total, kata dia, dapat dilakukan melalui penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode.

Penundaan pemilu digemakan dari segala penjuru. Menteri dan Ketua Umum partai politik diperintah untuk melakukan propaganda, bahkan tidak segan-segan melakukan tindakan hina, yaitu pembohongan publik, pembohongan kepada rakyat.

“Jokowi tiga periode juga menggema dari berbagai tempat, dari stasiun sampai stadion, diteriaki oleh masyarakat bayaran dan asosiasi kepala desa atau APDESI yang ternyata palsu,” ujar Nurman Diah.

Mobilisasi dukungan untuk membunuh demokrasi ini tentu saja memerlukan dana besar. Terutama uang pelicin kepada para tukang begal konstitusi, yang istilah kerennya amandemen konstitusi. Mungkin perlu ratusan miliar sampai triliunan rupiah.

Salah seorang Deklarator FNPPN lainnya, Profesor Anthony Budiawan menyitir pernyataan politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu, yang menegaskan uang untuk membunuh demokrasi Indonesia secara berantai ini didapat dari tragedi minyak goreng.

“Sungguh biadab. Rakyat dibuat sengsara, bahkan ada yang meninggal, hanya untuk memenuhi nafsu politik para oligarki dan antek-anteknya yang sangat bejat,” ujar Anthony.

Sebelumnya, Masinton Pasaribu, anggota DPR Komisi XI dari PDIP mengaku mendapat informasi tepercaya bahwa uang hasil korupsi ekspor CPO ini akan digunakan untuk mendanai penundaan pemilu.