Gaji dan Tunjangan DPRD DKI Meroket, Lucius Karus Beri Tanggapan Begini

Lucius menduga ada semacam kompromi antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta dalam menjaga anggaran yang tak wajar. “Pemprov nampaknya tak berdaya di hadapan DPRD demi dukungan politik setiap kebijakan pemprov,“ ujar Lucius.

Hal senada diutarakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Menurutnya kenaikan anggaran DPRD itu tak tepat karena kondisi ekonomi saat ini sedang menurun akibat pandemi.

Trubus sepakat dengan Lucius dimana dirinya menduga salah satu penyebabnya karena Pemprov DKI tidak transparan. Oleh karena itu, Trubus meminta Pemprov DKI Jakarta bersikap transparan terkait APBD 2021.

“Pemprov harus membuka diri, harus dijelaskan angka-angka (APBD) itu kepada publik,” papar Trubus. Selain meroketnya anggaran untuk DPRD DKI pada APBD DKI 2021, isu lain yang juga disoroti oleh banyak pihak adalah terkait transparansi anggaran.

Menurut Trubus transparansi APBD DKI buruk karena sulit diakses oleh publik. Hal tersebut sempat dikeluhkan anggota DPRD Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Neneng menilai, dokumen RKPD dan rancangan KUA-PPAS belum ditampilkan pada portal htts.apbd.jakarta.go.id.
Saat ini, ungkap Neneng, warga DKI tak lagi bebas mengakses situs APBD DKI Jakarta. Sebab, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem baru bernama Smart Budgeting di tautan smartapbddev.jakarta.go.id.

Sistem itu mewajibkan pengunjung situs untuk melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum bisa mengakses laman anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

Adapun cara registrasinya yaitu dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Hal itu pun dikritik oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.

BCA JUGA: AKBP Edya Kurnia Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Penerimaan Casis Bintara Polri