Ganjar dan Jokowi Sejalan, Gerak Cepat Atasi Kemiskinan Ekstrem

Ganjar juga meminta provinsi memvalidasi potensi intervensi/bantuan dari sumber pembiayaan yang ada. Selain itu, memvalidasi faktual data kebutuhan yang belum mendapatkan intervensi/bantuan.

“Kemudian, melaporkan hasil intervensi/bantuan (tagging BNBA) pada SIKS-DJ,” ujar Ganjar.

Jawa Tengah juga membentuk Sekretariat PKE prioritas, selanjutnya melaksanakan rapat koordinasi secara rutin dan berkala atas perkembangan intervensi PKE di Kabupaten, dan melaporkannya kepada Pemprov Jateng.

Ganjar menyampaikan beberapa alasan mendasar terkait dengan masih rendahnya capaian penanganan kemiskinan ekstrim.

Pertama, keterbatasan anggaran pemerintah untuk PKE karena saat perencanaan tidak berbasis PKE,

“Sehingga menunggu perubahan APBD yang biasanya dilakukan pada bulan September-Oktober,” ujar Ganjar.

Kedua, SKPD provinsi (kecuali KaDisperakim) belum maksimal melakukan koordinasi dan akselerasi di lapangan.

Terakhir, perbedaan data di kementerian menyebabkan intervensi tidak bisa dilakukan, misalnya 15.000 sambungan listrik tidak bisa diintervensi dengan dana subsidi APBN dari Kementerian ESDM karena data Sasarannya tidak sama dengan Kementerian Sosial.(mcr10/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!