Gara-gara Koordinasi Amburadul, Investasi Migas Memble

JAKARTA - Buruknya manajemen koordinasi antar kementerian atau lembaga masih menjadi musuh nomor satu untuk menarik minat investor di sektor minyak dan gas bumi (migas). Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UPK4) Kuntoro Mangkusubroto mengakui sejauh ini tingkat koordinasi itu memang masih lemah apalagi ditambah jalur birokrasi yang rumit.  "Keterlibatan multilembaga pada proyek yang berjalan memerlukan koordinasi," kata Kuntoro di Jakarta, Rabu (30/3).

Kuntoro memaparkan, banyak aspek yang saling terkait jika membahas proyek migas. Perlu melibatkan lembaga yang mengatur masalah tanah, minyak, dan gas dengan peraturan masing- masing. "Tanah tu siapa" BPN, Walikota. Ya kan" Tapi kalau minyaknya sendiri itu urusannya menteri ESDM. Begitu ada gasnya, urusan PGN, di bawah Meneg BUMN. Jadi, semakin banyak keterlibatan lembaga-lembaga, semakin dibutuhkan koordinasi yang lebih bagus," jelas dia.

Sayangnya, koordinasi makin sulit karena peraturan antarlembaga tersebut terkadang tidak cocok satu dan lainnya. "Ini mesti di bereskan," tegasnya. Akibatnya, menurutnya, posisi investasi Indonesia selalu diurutan paling buruk ketimbang Malaysia dan Papua Nugini. Merujuk pada riset internasional, Indonesia di peringkat 114 untuk iklim investasi migas di seluruh dunia. "Kita hanya lebih baik dari Burma," ucapnya.

Selaian itu, sambung Kuntoro, jalur birokrasi yang rumit membuat investor migas enggan mendekat. Investor, menurut dia, lebih memilih tempat lain seperti Vietnam sebagai tempat berinvestasi. Tak dipungkiri, sengkarut koordinaasi dan ruwetnya birokrasi membikin investasi migas dalam kurun 10 tahun terakhir tak ada perubahan.