Garuda BUMN Paling Bermasalah, Ini Saran DPR untuk Menyelamatkannya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, mengatakan kondisi maskapai penerbangan BUMN, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terus tertekan akibat pandemi Covid-19, besarnya biaya operasional, dan jatuh tempo utang SUKUK pada 3 Juni 2020. Menurut Deddy, kondisi Garuda makin mengkhawatirkan karena belum ada langkah jelas untuk menentukan solusinya.

“Saya amati Garuda, saya anggap BUMN ini yang paling bermasalah besar sekarang. Semakin mendekati jatuh tempo utang SUKUK (3 Juni 2020), makin membuat cemas. Belum terlihat langkah pas untuk solusinya,” kata Deddy, melalui pernyataan tertulis, Minggu (3/4).

Deddy menyampaikan, berdasarkan informasi yang dia terima, direksi Garuda menempuh cara renegosiasi dengan pemegang SUKUK dan menunjuk PJT Partners sebagai penasihat negosiasinya.

Alasan penunjukan penasihat negosiasi itu, kata Deddy, harus dibuka gamblang bukan hanya karena PJT Partners adalah pihak asing, tapi juga harus diungkap kompetensi dan komitmen dalam menyelamatkan Garuda Indonesia.

“Saya dapat info PJT Partners bukan financial advisor ulung dan tidak punya presence di Indonesia,” ungkap Deddy.

Terlepas dari penunjukan PJT Partners, sambung Deddy, yang terpenting saat ini adalah segera menentukan langkah yang diambil direksi untuk menyelamatkan maskapai nasional tersebut.

“Arahnya mau ke mana, mau dorong pemegang SUKUK menjual SUKUK ke pihak lain dengan diskon? Atau mendorong pemegang SUKUK menunda jatuh tempo?” ujar Deddy.

Jika solusi yang dipilih adalah menjual SUKUK dengan diskon, Deddy menilai itu sulit dilakukan karena waktunya mepet. Selain membutuhkan EGM bondholders dan 75 persen quorum, penentuannya juga perlu waktu sekitar 20 hari.