GMNI Desak Jokowi Copot Yasonna Laoly

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyikapi kontroversi terkait pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) di era Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Bermula dari cuitan aktor senior Tio Pakusadewo yang ditimpali oleh akun twitter @partaisocmed, DPP GMNI menyatakan publik diingatkan kembali tentang carut-marut pengelolaan rutan/lapas di Indonesia oleh Menkumham.

Beberapa permasalahan lama yang tak kunjung dibenahi seperti kasus lapas mewah bagi napi koruptor yang ada di Lapas Sukamiskin, pemberian fasilitas seperti HP dan plesiran keluar lapas bagi napi koruptor kelas kakap, insiden kebakaran yang terjadi di Lapas Klas 1 Tangerang, tidak layaknya beberapa lapas di Indonesia akibat kelebihan daya tampung (over capasity) hingga kini masih terus terjadi.

Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi pun menyampaikan bahwa Yasonna Laoly sebagai menteri hukum dan HAM telah gagal dalam mengelola instansi yang berada di bawah kewenangannya.

"Masih hangat di benak kita beberapa waktu yang lalu masyarakat dihebohkan oleh kasus kamar mewah yang disediakan bagi para napi koruptor di Lapas Sukamiskin. Mereka juga mendapat berbagi fasilitas tambahan seperti penggunaan alat elektronik di dalam lapas dan mendapat fasilitas plesiran keluar lapas " ujar Imanuel dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5).

"Kasus lain menyebut adanya napi dari Lapas Rajabasa Lampung yang mengendalikan peredaran sabu dari dalam sel tahanan. Ini menunjukkan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM telah gagal dan lalai melaksanakan tugasnya dalam mengelola lapas sebagai instansi yang berada didalam kekuasaannya," tambah Imanuel.

Paling terbaru, mencuat dugaan praktik monopoli bisnis dalam pengelolaan lapas lewat Jeera Foundation yang disebut merupakan bagian dari PT. Natur Palas Indonesia.

Yamitema Laoly, anak dari Menteri Yasonna Laoly, diisukan menjabat sebagai Co-Founder dan Chairman Jeera Foundation.