GMNI: Pembubaran FPI Berdampak Positif Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Arjuna Putra Aldino menilai, keputusan pemerintah membubarkan dan melarang setiap kegiatan mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI), berdampak positif. 

Terutama terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. 

Pasalnya, syarat agar demokrasi berjalan sehat, perlu ada penindakan hukum yang tegas terhadap kelompok-kelompok yang berupaya memaksakan kehendak melalui cara-cara kekerasan.

"Saya kira keputusan ini tidak selalu berdampak negatif terhadap demokrasi. Menindak tegas kelompok yang berupaya memaksakan kehendak melalui cara-cara kekerasan justru diperlukan untuk melindungi demokrasi," ujar Arjuna dalam keterangannya, Kamis (31/12).

Arjuna lebih lanjut mengatakan, FPI bukan termasuk kategori civil society, melainkan milisi sipil yang dibentuk untuk merusak demokrasi.

Karena itu, pemerintahan demokrasi tidak memiliki kewajiban menoleransi kelompok yang berperilaku uncivil (melawan hukum). 

"Demokrasi hanya berlaku untuk civil society, yakni kelompok masyarakat yang menghormati aturan main (rule of law) demokratis. Tidak berlaku untuk kelompok yang berwatak uncivil," ucapnya. 

Menurut Arjuna, bagi masyarakat yang berwatak uncivil yang diberlakukan adalah penegakan hukum demi berlangsungnya demokrasi.