Hanura Minta Pemprov DKI Tak Menzalimi Warga Cipinang Melayu

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura DKI Mohamad Ongen Sangaji meminta Pemprov DKI tidak mengabaikan hak-hak warga mendapatkan fasilitas negara.

Jika, ada persoalan hukum, menurut dia, sangat tak elok warga membayar pajak tetapi mereka enggak dapat fasilitas.

“Anak mau sekolah susah, jalan tak diaspal, lampu penerangan tak ada dan RW masih sementara. Ini namanya kezaliman. Pemprov segera selesaikan,” tegas Ongen dengan nada tinggi.

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI itu menyatakan, ironisnya anak-anak yang ingin sekolah harus dipindahkan ke kampung Makasar, Jakarta Timur. Tentu, jaraknya jauh akan memakan waktu, operasional, dan kebutuhan lainnya.

“Warga hanya minta keadilan. Saya akan perjuangkan ini. Ini merupakan bentuk kezaliman. Saya minta Pemprov DKI peka dan tak diskriminasi,” tandasnya. (dil/jpnn)