Harus Cerdas Gali Pajak Hotel dan Restoran

Kamis, 06 Mei 2010 – 02:13 WIB

JAKARTA -Antisipasi potensi kebocoran pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir di Jakarta tidak hanya bisa dilakukan dengan sekadar pengadaan alat untuk sistem pembayaran pajak online. Dengan kata lain, tidak bisa menyelesaikan masalah. Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam.

’’Perlu kerja sama untuk mengungkap sejauh mana pajak yang dikemplang oleh pengusaha. Tentunya koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kalau DPRD DKI mengeluarkan pernyataan dan langsung menyatakan perlu penerapan sistem online, khawatirnya hanya dijadikan landasan untuk proyek saja dan menyerap dana APBD,’’ ujar dia.

Terkait dengan adanya pernyataan kalangan DPRD DKI tentang penerimaan pajak yang dimungkinkan terjadi kebocoran di lapangan, Arif mengenaskan, harus dilakukan pengawasan secara maksimal. Jangan langsung direspons dengan sistem online yang sejauh ini justru tidak diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia di Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI. ’’Kalau belum siap, jangan-jangan hanya proyek saja,’’ cetusnya.

Karena itu dirinya meminta kalangan dewan agar lebih cerdas dalam menyikapi persoalan penerimaan sektor pajak. ’’Karena DPRD DKI yang sekarang ini masih baru, maka perlu memerhatikan siapa saja, di mana dan berapa jumlah pajak yang seharusnya diterima daerah. Selama ini publik tidak melihat adanya pengawasan yang konkret dari DPRD,’’ tandas Arif.