Hentikan Utang Luar Negeri

Selasa, 17 Maret 2009 – 20:07 WIB

Selain itu, pemerintah juga berencana menyetor tambahan modal sebesar Rp400 miliar kepada ADB sampai tahun 2014. Dengan alasan jika pemerintah menambah modal, maka pemerintah mendapat fasilitas pinjaman sebesar 1 miliar USD setiap tahun dari ADB.

“Sebuah sikap keranjingan utang rezim neoliberal demi melayani kepuasan korporasi multinasional tanpa mempertimbangkan beban ekonomi dan sosial yang harus ditanggung oleh rakyat miskin,” tegas Deni.

Terkait dengan akan berlangsungnya pemilu legislatif dan presiden, KAU juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak memilih calon anggota legislatif/calon presiden yang masih melanjutkan ketergantungan terhadap pembiayaan utang luar negeri maupun dalam negeri.

Saat ini, kata Deni, pemerintah bersama negara kapitalis maju pada pertemuan G20 di Washington, telah menyepakati langkah reformasi struktural perekonomian dunia yang tengah krisis berlandaskan pada prinsip pasar. “Hal tersebut dilakukan dengan cara mendorong rezim investasi dan perdagangan bebas dan meningkatkan peran lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB, untuk mendorong agenda-agenda pembangunan serta meningkatkan penyaluran bantuan (utang) bagi negara-negara yang terkena krisis. Termasuk meminta Bank-bank pembangunan mengucurkan dana sebanyak US$ 150 miliar untuk membantu Negara-negara berkembang.”