Hindari PT Sebagai Ajang Akal-akalan Parpol

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan agar penetapan Parliamentary Threshold sebaiknya tidak sekedar akal-akalan dalam memenuhi kepentingan parpol. Harus ada grand design arah dan sistem politik Indonesia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan rakyat.

"Penetapan Parliamentary Threshold ditempatkan sebagai mekanisme yang demokratis untuk memperkuat sistem  presidensial yang memerlukan padanan multipartai sederhana.  Tujuannya adalah untuk memperkuat demokrasi untuk kesejahteraan rakyat," kata Hasto Kristiyanto,  dalam diskusi Parliamentary Threshold dan Masa Depan Indonesia di Jakarta, Kamis (26/8).

Turut hadir sebagai narasumber Saan Mustofa, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Bima Arya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional dan Budiarto Shambazy selaku pengamat politik. "Yang penting penetapannya harus dilakukan jauh sebelumnya sehingga PT menjadi instrumen demokratis yang memungkinkan parpol untuk berbenah diri. Namun PT hanya efektif apabila pada saat bersamaan, institusionalisasi parpol dilakukan guna memastikan terpenuhinya fungsi-fungsi ideal parpol," kata Hasto.

PDI Perjuangan setuju terhadap PT 5% dan diterapkan hingga kabupaten/kota. Penerapan itu selain memperkuat sistem presidensial juga semakin menegaskan bahwa kesatuan electoral process antara pemilu legislatif dan pemerintah. "Demokrasi untuk kesejahteraan rakyat harus menjadi dasar konsolidasi demokrasi," tambah Hasto. Senada dengan Hasto, Bima Arya dan Saan menyebut wacana  PT merupakan ikhtiar untuk penguatan presidensial dan parpol.