Hindarkan Politisasi, Biarkan Guru Bebas Berorganisasi

JAKARTA - Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, menilai wacana sentralisasi pendidikan yang telah disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh bukanlah suatu pilihan yang tepat untuk menghindarkan para guru dari intervensi politisasi di daerah. Menurutnya, sentralisasi pendidikan justru bertolak belakang dengan otonomi daerah.

Menurut Febri, solusi yang tepat untuk mengindarkan guru dari polisitasi lokal adalah mengizinkan guru untuk berorganisasi. Alasannya, hal itu akan mampu meningkatkan posisi tawar guru dalam pengambilan kebijakan baik di tingkat daerah, provinsi maupun nasional.

"Bahkan, organisasi inilah yang nantinya juga dapat menjadi penawar atas politisasi tersebut,” ungkap Febri ketika mendampingi Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) audiensi dengan Komisi X DPR RI , Jakarta, Kamis (30/6).

Berdasarkan hasil monitoring ICW di lapangan, lanjut Febri, politik lokal yang terjadi di hampir seluruh daerah sudah sangat mengancam posisi guru. Dikatakannya pula. politisasi guru juga sudah berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di daerah.  “Penyelenggaraan pendidikan sudah tidak lagi berdasarkan kepentingan pendidikan tetapi justru prragmatis jangka pendek elit politik lokal," ulasnya.